✔ Peraturan Pemerintah Pp Nomor 49 Tahun 2020 Wacana Administrasi Pppk

Gurumaju.com – Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK / P3K.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Manajemen PPPK

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah - PP Nomor 49 Tahun 2020 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Manajemen PPPK). Peraturan ini sanggup menjadi obat Kekecewaan Rekan-rekan guru yang tidak sanggup mengikuti Tes CPNS 2020 alasannya terganjal dengan Usia yang sudah diatas 35 Tahun.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 ihwal Manajemen PPPK ini yakni salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat krusial. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini ditujukan sebagai payung aturan bagi prosedur berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, diantaranya para diaspora dan profesional swasta.

Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan. Selain itu, PPPK juga akan mempunyai kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para bakat terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Terkait Persyaratan Menjadi Calon PPPK dinyatakan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan palingtinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara menurut putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan aturan tetap alasannya melaksanakan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas usul sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

e. mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

f.  mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari forum profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

g. sehat jasmani  dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan  yang dilamar; dan

h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Persamaan PPPK dengan PNS antara lain terlihat dari sistem Penggajian dan Tunjangan sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 bahwa 1) PPPK diberikan honor dan tunjangan. 2) Gaji dan derma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaaan antara PNS dan PPPK terlihat dari adanya Masa Perjanjian Kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2020 bahwa:

1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan sanggup diperpanjang sesuai kebutuhan dan menurut evaluasi kinerja.

2) Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi sehabis menerima persetujuan PPK.

Untuk Penjelasan Selengkapnya mengenai Perbedaan dan Persamaan Antara PPPK dengan PNS/ASN maka silahkan << BACA DISINI >>

Selengkapnya, silahkan download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 ihwal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, melalui tautan dibawah ini:

PP Nomor 49 Tahun 2020 (Download)

Demikian isu mengenai PP Nomor 49 Tahun 2020 ihwal Manajemen PPPK yang sanggup Admin bagikan. Terima Kasih telah berkunjung Semoga sanggup bermanfaat untuk kita semua.

Bagikan Artikel ini